Peraturan Baru Kementerian ATR/BPN Ini Bikin Pemkab Kulon Progo Harus Cari Sawah 1.000 Hektare

Dengan keluarnya aturan tersebut, maka Kulon Progo diminta melakukan penyesuaian kembali dengan posisi luasan 10 ribu hektare atas LSD.

"Kebetulan beberapa lokasi yang sudah diperuntukkan dalam RDTR Kawasan Strategi Bandar Udara itu sebagian masuk dalam LSD sehingga kami masih mencomot lahan untuk menyesuaikan dan dilaporkan ke Kementerian ATR sehingga mundur lagi pembahasan lintas sektoral dua raperda tersebut," katanya.

Riyadi Sunarto mengatakan luasan LSD yang ditetapkan Kementerian ATR/BPN seluas 10 ribu hektare, sedangkan LP2B di Kulon Progo seluas 11 ribu hektare sehingga masih sisa 1.000 hektare yang harus diplot kembali.

"Kami harus berpikir keras karena di Kulon Progo tidak ada hamparan sawah dengan luasan 1.000 hektare. Kami membutuhkan waktu tiga bulan untuk plot kembali LSD," katanya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Kulon Progo Upiya Al Hasan mengatakan saat ini rencana detail tata ruang (RDTR) dan rencana tata ruang kawasan Bandara Internasional Yogyakarta menunggu penyelesaian RTRW DIY dan RTRW kabupaten.

"Belum adanya RDTR dan tata ruang kawasan bandara akan berakibat terhadap investasi yang masuk ke Kulon Progo," kata Upiya.

Ia berharap investasi yang masuk ini membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) atau bersifat padat karya sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.

"Saat ini, banyak investor yang akan masuk masih gamang karena belum ada kejelasan RDTR wilayah. Di sisi lain, Kulon Progo yang wilayahnya kecil sangat tergantung pada investasi, terutama investasi di wilayah selatan," katanya. (antara/jpnn)