Melihat Bagaimana Pemkot Jogja Menata Kawasan Kumuh di Bantaran Sungai

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Penataan kawasan kumuh di bantaran sungai menjadi salah satu program Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pada 2021, total kawasan kumuh di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 114,7 hektare. Akan tetapi, pada akhir tahun berkurang 20,54 hektare sehingga pada awal 2022 tersisa sekitar 94,18 hektare.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi mengatakan program penataan kawasan kumuh khususnya di bantaran sungai terbagi dalam tiga konsep sesuai kondisi wilayah, yaitu water front area dengan mempertahankan bentang alam, riverside pedestrian dengan membangun jalur pedestrian di sepanjang bantaran sungai, dan integrated ecotourism.

“Dalam penataan, kami memegang kearifan lokal yaitu semua diperhatikan dan tidak ada yang dikesampingkan. Ada komunikasi dengan warga yang terdampak penataan,” katanya.

Terkait dengan sumber dana, Pemkot Yogyakarta menggunakan anggaran dari APBD, pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga pinjaman dari Bank Dunia.

“Penataan dilakukan berkelanjutan. Sumber pendanaan bisa dari pusat, Pemda DIY atau APBD Kota Yogyakarta, seusai kewenangan,” katanya.

Saptomo, perwakilan warga bantaran Sungai Gajah Wong mengatakan penataan kawasan kumuh membuat masyarakat sadar untuk berkorban agar kawasan tertata.

“Masyarakat memiliki kesadaran untuk merelakan sebagian rumah tempat tinggalnya menjadi jalan lingkungan. Pemerintah pun memberikan bantuan ke masyarakat untuk membangun kembali rumah yang terpangkas,” ucapnya.