Setelah Disahkan, UU PDP Perlu Lembaga Independen
Menurut dia, Kementeria Komunikasi dan Informatika sejauh ini telah menyusun berbagai regulasi tentang perlindungan data pribadi, sedangkan badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertanggung jawab mengedukasi dan memperkuat PDP.
"Yang membuat panduan, aturan dan memberi sanksi denda itu belum ada. Jadi, adanya di UU PDP ini di mana lembaga (perlindungannya) itu belum ditetapkan masih diserahkan kepada Presiden," ujar dia.
UU PDP mengatur beberapa hal penting tentang data pribadi, seperti pengertian data yang dibagi menjadi data umum dan data khusus.
UU PDP juga menjelaskan tentang hak-hak subjek atau pemilik data pribadi.
Ada pula aturan tentang pembentukan sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi. (antara/jpnn)
Pakar media sosial Ismail Fahmni menilai perlu dibentuk sebuah lembaga independen yang akan bertanggung jawab terhadap perlindungan data pribadi.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News
