Realisasi JKN APBD Kulon Progo Masih Rendah, Ini Sebabnya
jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Realisasi penyerapan anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih tergolong rendah, yaitu baru Rp 11,68 miliar dari total alokasi Rp 23,53 miliar.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Sri Budi Utami, salah satu faktor rendahnya realisasi penyerapan anggaran JKN APBD karena banyak pekerja bukan penerima upah (PBPU)/bukan pekerja (BP) yang berpindak ke JKN anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Mengingat kuota JKN APBN masih besar, masyarakat miskin dan kurang mampu diusulkan ke JKN APBN,” kata Sri Budi Utami.
Ia mengakui ada potensi belum tersosialisasinya Perbup Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Integrasi Pelayanan Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Perbup Nomor 10 Tahun 2022 mungkin belum meluas di kalangan masyarakat bawah,” ujarnya.
Sri Budi Utami mengatakan di Perbup 10 2022 sudah ada pedoman tentang integrasi pelayanan Jamkesda ke JKN.
Tim verifikasi jaminan esehatan Kabupaten Kulon Progo berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk melaksanakan Perbup 10 2022.
"Harapannya, masyarakat bisa memahami langkah-langkah untuk mengakses kepesertaan JKN APBD," ucap dia.
Dinkes Kulon Progo mengatakan serapan anggara JKN APBD masih rendah. Banyak yang lebih memilih memakai JKN APBN. Ternyata ini sebabnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News
