7 Poin Sikap Guru Besar UGM, Geram dengan Kemunduran Demokrasi Indonesia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan sikapnya terkait situasi politik saat ini.

Mereka menilai seluruh bangsa patut prihatin melihat kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Ketegangan yang terjadi diantara para elit politik, diantara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif memperlihatkan bahwa semangat para pemimpin politik lebih mengedepankan kepentingan jangka pendek dan diri-sendiri ketimbang kepentingan rakyat dan warga Indonesia pada umumnya yang masih menghadapi kesulitan ekonomi dan ketidakpastian global," ujar pernyataan sikap guru besar UGM.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disambut reaktif oleh Baleg DPR dianggap instrumen perundangan sudah dijadikan sebagai alat untuk mengejar kepentingan politik sempit dan jangka pendek.

Menyikapi situasi darurat ini guru besar UGM menyatakan tujuh poin sikap mereka.

1. Menyerukan kepada semua pemimpin lembaga negara agar mendengar suara rakyat yang telah disampaikan melalui imbauan, seruan, demonstrasi, dan unjuk rasa yang saat ini dilakukan oleh banyak unsur masyarakat, yang pada intinya agar mencegah manipulasi dan kekerasan poliBk yang melanggengkan kekuasaan.

2. Menolak berbagai bentuk praktik pemilihan pemimpin di tingkat nasional dan daerah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.

3. Menolak penggunaan instrumen politik yang menggunakan intimidasi, pengerahan aparat negara, penyebaran uang dan material, dan cara-cara tidak terpuji lainnya yang mencederai berjalannya proses demokrasi yang beradab.