Hati-Hati, Pelanggaran Pemilu 2024 Tak Akan Hanya Berhenti di Gakkumdu

jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Pada Pemilu 2019 lalu, beberapa pelanggaran terhadap pelaksanaan pesta demokrasi sering ditangani dan hanya berhenti di Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Padahal, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum banyak mengatur tentang penanganan dan sanksi perkara pemilu yang lebih ketat.

Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mengkaji lebih dalam unsur-unsur pidana yang terkandung dalam UU Pemilu.

Harapannya, Bawaslu akan memiliki sumber daya manuasia yang lebih mumpuni untuk melaksanakan sanksi bagi para pelaku pelanggaran pemilu.

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (HPPS) Bawaslu Kulon Progo Panggih Widodo mengatakan kajian tersebut sebagai bahan evaluasi terhadap penanganan pelanggaran pidana yang pernah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Kulon Progo pada Pemilu 2019.

"Kegiatan ini diperlukan untuk mengevaluasi kenapa pelanggaran pemilu sering terhenti di Gakkumdu. Langkah apa saja yang harus dilakukan jika dalam Pemilu 2024 mendatang menangani dugaan pelanggaran pidana pemilu," kata Panggih.

Koordinator Devisi HPPS Bawaslu DIY Sri Rahayu Werdiningsih menyampaikan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sering ditafsirkan berbeda oleh Sentra Gakkumdu sehingga pada akhirnya dugaan pelanggaran pidana pemilu hanya berhenti sampai di Sentra Gakkumdu.

Ia berharap dengan adanya kajian seperti ini, pemahaman terhadap pasal-pasal pidana pemilu akan semakin meningkat.