Bawaslu Gunungkidul Buat Terobosan, Siap Libatkan Disabilitas dalam Pemilu 2024

”Peran pengawasan terhadap tahapan yakni terkait hak pilih. Bagaimana Bawaslu dapat menggandeng kelompok disabilitas dalam pengawasan partisipatif, baik sebagai penyelenggara pemilu atau peserta pemilu,” Is Sumarsana.

Menurut dia, hak-hak disabilitas perlu dikawal bersama.

Ini tidak hanya tugas dari penyelenggara, tetapi juga dari kelompok disabilitas itu sendiri.

"Kendala yang dihadapi kelompok disabilitas yang kami ketahui karena kurangnya kesadaran politik, tidak percaya diri, dan memang kurangnya sosialisasi,” katanya.

Selain itu, lanjut Is Sumarsana, aksesbilitas bagi kelompok disabilitas menjadi salah satu kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu.

"Kesulitan penggunaan hak suara bagi penyandang disabilitas yang mengalami kelumpuhan berpotensi hilangnya hak pilih karena terkendala akses. Untuk itu sejak awal perlu kami antisipasi bersama supaya tidak terjadi,” katanya. (antara/jpnn)