Saat Tahun Politik, Kemenag Ingin Tempat Ibadah di Jogja Bersikap Tegas

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Saat kontestasi politik pada Pemilu 2024, rumah ibadah menjadi tempat yang rawan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendulang suara.

Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta mengingatkan kepada seluruh pengelola tempat ibadah agar tidak terlibat dalam praktik politik praktis.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta Nadhif mengatakan rumah-rumah ibadah harus mengambil peran sebagai tempat bagi seluruh golongan tanpa tersekat-sekat oleh pilihan politik.

Menurut dia, rumah ibadah dan pemerintah harus seiring dalam visi misi menjaga ketertiban Pemilu 2024.

"Pada 2023 yang sudah mendekati tahun politik, ini perlu upaya preventif agar tempat ibadah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak satu visi dengan takmir masjid, Kementerian Agama, maupun pemerintah," kata dia, Selasa (24/1).

Nadhif menilai tempat ibadah adalah lokasi yang strategis untuk memberikan edukasi dan pembinaan umat sehingga Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta tidak ingin jika tempat ibadah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang tidak bermuara pada harmoni.

"Di Kota Yogyakarta terdapat sekitar 1.000 tempat ibadah Muslim, masih ditambah gereja, kapel, dan tempat ibadah lainnya. Oleh karenanya, kami tidak ingin tempat ibadah dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang justru bermuara pada disharmoni," katanya.

Dia ingin rumah ibadah mampu memberikan kontribusi untuk memastikan masyarakat hidup dengan tenteram, damai, dan rukun sehingga aktivitas ibadah maupun kegiatan sosial kemasyarakatan berjalan dengan baik, termasuk kegiatan untuk penguatan ekonomi.