Utak-atik Pasal Defamasi UU ITE, Delik Bermasalah yang Enggan Dihapus
“Selama masih dibahas, kami masih menerima masukan dari masyarakat. Kami berharap masukannya sudah dalam bentuk rumusan. Silakan, kami tunggu,” katanya.
Ketua Panja Komisi Komisi I untuk revisi kedua UU ITE, Abdul Kharis. Foto: Januardi/JPNN
Dalam rapat paripurna masa persidangan I 2023-2024 pada Selasa (3/10/2023), pimpinan DPR RI menyetujui untuk memperpanjang pembahasan UU ITE pada masa sidang berikutnya.
Sampai berita ini diturunkan, Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan belum bersedia memberi keterangan tentang revisi kedua UU ITE.
Arbain dari IPC berharap agar panja DPR dan pemerintah benar-benar membuka pembahasan UU ITE pada masa sidang berikutnya. Menurut dia, publik berhak tahu perdebatan di internal panja soal pasal-pasal krusial, termasuk delik defamasi.
“Jangan kami disuruh menunggu dan menggugat ke MK. Itu mekanisme berbeda. Tidak seperti itu yang dimaksud partisipasi publik,” kata Arbain. (mar3/jpnn)
*Artikel ini adalah bagian dari Fellowship tentang Revisi UU ITE dan HAM yang digelar oleh Koalisi Serius
Pasal-pasal bermasalah di UU ITE saat ini sedang direvisi oleh pemerintah dan DPR. Delik defamasi yang jadi momok kebebasan berekspresi diminta diapus.
Redaktur & Reporter : Januardi Husin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News
