Akademisi Fisipol UGM Khawatir dengan Kualitas Demokrasi Indonesia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia saat ini sedang jadi sorotan publik karena isu netralitas Presiden Joko Widodo dan aparatur sipil negara.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) merespons polemik tersebut dengan menggelar diskusi bertajuk “Suara Politik FISIPOL UGM untuk Demokrasi yang Berkualitas” pada Selasa (30/1).

Dekan Fisipol UGM Wawan Mas’udi mengatakan demokrasi Indonesia saat ini sedang mengalami kontraksi yang luar biasa karena dampak elektoral Pemilu 2024.

"Ada isu yang perlu direspons, bagaimana tetap menjaga penyelenggaraan pemilu sebagai fondasi penting demokrasi agar tetap berlangsung dalam kerangka yang penuh integritas,” kata Wawan.

Ketua Program Studi Sarjana Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Mada Sukmajati membandingkan fenomena politik yang terjadi di Indonesia dan Filipina pada pemilu 2022.

Menurut dia, pemilu di Indonesia dan Filipina sama-sama diwarnai dengan nepotisme dan politik dinasti. Perbedaannya, di Filipina hampir tidak ada intervensi langsung dari pemimpin yang masih berkuasa saat itu.

“Tidak ada otak-atik konstitusi dan relatif tidak ada mobilisasi sumber daya yang ada. Memang menang telak, tetapi sekarang krisis,” katanya.

Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Abdul Gaffar Karim mengatakan penyelenggara pemilu saat ini terputus dengan masyarakat sipil, tetapi terlalu dekat dengan partai politik dan lembaga legislatif. Kedekatan ini, menurut Gaffar, menyebabkan problem independensi.