Dituding Melakukan Pungutan Liar, Kepala SMKN 2 Yogyakarta Justru Bingung

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menerima laporan warga terkait dugaan sumbangan orang tua murid di SMKN 2 Yogyakarta.

Laporan dari Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) itu merinci ada pungutan Rp 5 juta, salah satunya untuk pembangunan kantin dan lahan parkir.

Asisten Pemeriksa Laporan ORI Perwakilan DIY Muhammad Rifki mengatakan laporan dugaan pemungutan ini setelah diterima akan diverifikasi. 

Rifki menyebut mengacu pada regulasi Permendikbud 75 Tahun 2016 pungutan terhadap wali murid tidak diperbolehkan. 

"Pungutan itu cirinya ada nominalnya, batas waktu dan juga bersikap wajib," jelasnya. 

"Jadi, jika nanti dalam penelusuran kami temukan unsur-unsur itu, tentu saja sesuatu yang tidak diperkenankan," katanya. 

Saat dikonfirmasi, Kepala SMKN 2 Yogyakarta Dodot Yuliantoro membantah adanya pungutan terhadap wali murid.

Dodot menyebut wacana pembangunan kantin dan lahan parkir baru justru muncul berdasarkan usulan dari orang tua murid.