Ketua KPK Ungkap Modus-Modus Korupsi di Sektor Pendidikan Indonesia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri hadir dalam acara Forum Penguatan Integritas Ekosistem Perguruan Tinggi di Yogyakarta, Selasa (15/11).

Pada kesempatan itu, Firli menyinggung soal upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk di sektor pendidikan.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat kepada KPK, katanya, dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan perguruan tinggi terdapat di sektor pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, penerimaan siswa, pemilihan rektor, gratifikasi, pengadaan meliputi fee proyek, pengaturan atau rekayasa pengadaan, mark up, hingga konflik kepentingan.

Oleh karena itu, kata Firli, dengan membentuk ekosistem berintegritas, maka akan terwujud perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN) yang berkualitas.

Kuncinya adalah pada aspek tata kelola perguruan tinggi yang baik atau good university governance (GUG), dengan mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

"Dengan prinsip GUG, potensi untuk terjadinya tindak pidana korupsi di perguruan tinggi makin ditekan. Aturan secara adil ditegakkan baik akademik maupun nonakademik, serta menciptakan lingkungan kondusif bagi proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa yang pada akhirnya PTN dan PTKN diharapkan dapat menghasilkan profil alumni yang berkualitas dan berintegritas," kata dia.

"Tindak pidana korupsi yang berhasil dibongkar baru 20 persen saja, sedangkan 80 persen potensi perilaku korup lainnya tidak tampak atau belum diketahui," imbuh Firli.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makariem, yang hadir secara daring dalam acara itu, mengatakan salah satu tantangan terbesar yang menghambat kemajuan Indonesia adalah tindakan korupsi yang masih sering terjadi.