Koalisi Sipil: 3 Alasan Kenapa Tuduhan DPP Foksi Soal Dirty Vote Keliru
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Film dokumenter Dirty Vote menjadi perbincangan publik sejak beberapa hari terakhir karena mengungkap berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang sistematis.
Sejak diluncurkan pada Minggu (11/2) lalu, film karya sutradara Dandhy Dwi Laksono itu sudah ditonton lebih dari 16 juta orang.
Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) kemudian melaporkan sutradara dan tiga pemeran film Dirty Vote ke Bareskrim Polri.
Tiga aktor yang dilaporkan adalah dosen Fakultas Hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari, dan Dosen STIH Jentera Bivitri Susanti.
DPP Foksi melaporkan empat orang itu dengan Pasal 287 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Film Dirty Vote dianggap melanggar ketentuan masa tenang Pemilu 2024.
Para pelapor menuding Dirty Vote sebagai black campaign atau kampanye hitam terhadap salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Narasi ini menggunakan dalih waktu peluncuran Dirty Vote yang bertepatan dengan masa tenang sebelum pemungutan suara Pemilu 2024.
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 12 organisasi mengecam langkah DPP Foksi yang melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara pengisi film dokumenter Dirty Vote.
Dalam pernyataan sikap yang dibuat, Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah yang diambil DPP Foksi merupakan upaya untuk membungkam pihak-pihak yang mengungkap dugaan kecurangan pemilu dan menghambat hak publik untuk mengakses informasi maupun partisipasi publik melakukan kontrol sosial atas penyelenggaraan Pemilu 2024.
Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 12 lembaga mengecam DPP Foksi karena melaporkan orang-orang yang terlbat dalam film Dirty Vote.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News
