Status Siaga Darurat Gunung Merapi Diperpanjang

"BPBD Kabupaten Sleman terus melakukan berbagai upaya kesiapsiagaan di antaranya menjalin kerja sama dengan BPPTKG Yogyakarta dalam melakukan pemantauan dan sosialisasi, koordinasi dengan lembaga vertikal BNPB, menjalin kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik lokal maupun asing dan berbagai unsur terkait," katanya.

Menurut Bambang, kegiatan pencegahan tidak hanya di ranah instansi saja. Secara terperinci, BPBD Kabupaten Sleman menjalankan beberapa upaya mitigasi, mulai dari menyusun Rencana Kontijensi Erupsi Gunung Merapi pada 2020.

Kemudian, memasang perangkat Early Warning System sebanyak 35 dan jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu serta titik kumpul di daerah potensi bahaya.

Selanjutnya, menyiapkan 12 barak pengungsian bagi warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Merapi.

Lalu mempraktikkan simulasi penanganan kedaruratan bencana erupsi Gunung Api Merapi pada 2024 melalui kegiatan Table Top Exercise Gladi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait ancaman dan risiko melalui sistem informasi dan komunikasi, termasuk peringatan dini.

"Tujuan lainnya yaitu meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan terkait sistem penanggulangan kedaruratan bencana yang melibatkan multipihak dalam mengantisipasi dampak skenario terburuk erupsi Gunung Merapi," katanya.

BPBD Sleman juga membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di daerah terdampak erupsi Gunung Merapi. Kebijakan ini ditunjang dengan pemberian Kartu Identitas Relawan (KIR) kepada sejumlah sukarelawan di wilayah tersebut.

"Pemberian KIR juga dalam upaya meningkatkan kompetensi keahlian yang dimiliki relawan. Jadi tidak hanya sebagai kartu identitas saja. Akan tetapi pemegang KIR juga mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pelatihan tentang kebencanaan sehingga keahlian yang dimiliki bisa semakin ditingkatkan," katanya. (antara/jpnn)