Redup Redam TPS Lokasi Khusus di Kampus Jogja

Situasi sedikit berbeda di Kabupaten Sleman karena cukup banyak kampus yang bersedia membuka TPS Khusus. Dari 38 kampus, tercatat ada 14 perguruan tinggi yang setuju membuka TPS untuk melindungi hak pilih beberapa mahasiswa mereka:

1. Universitas Gadjah Mada (UGM) sembilan TPS dengan 2.552 pemilih
2. UIN Sunan Kalijaga dua TPS dengan 350 pemilih
3. Universitas Sanata Dharma dua TPS dengan 532 pemilih
4. Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta satu TPS dengan 162 pemilih
5. Universitas Atma Jaya Yogyakarta satu TPS dengan 180 pemilih
6. Universitas Proklamasi 45 satu TPS 149 pemilih
7. Universitas Respati Yogyakarta satu TPS 116 pemilih
8. Universitas Negeri Yogyakarta enam TPS 1.693 pemilih
9. UPN Veteran tiga TPS 662 pemilih
10. STIKES Guna Bangsa Sleman satu TPS 159 pemilih
11. Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta satu TPS 189 pemilih
12. Universitas Aisyiyah Yogyakarta satu TPS 176 pemilih
13. Universitas Kristen Immanuel empat TPS 1.070 pemilih
14. Universitas Teknologi Yogyakarta satu TPS 161 pemilih

“Kalau dibandingkan jumlah mahasiswa, sebetulnya itu masih kurang. Banyak kampus besar di Sleman dengan jumlah mahasiswa puluhan ribu,” kata Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Sleman Indah Sri Wulandari kepada JPNN saat ditemui di kantornya pada Senin (3/7) siang.

Indah mengatakan kampus-kampus di Sleman cukup menyambut baik rencana pembuatan TPS Khusus. Setelah diundang untuk sosialisasi, pihak kampus lalu menyediakan dan menyebarkan formulir pendaftaran secara daring untuk diisi oleh mahasiswa yang ingin memilih di sana. Beberapa kampus bekerja sama dengan BEM untuk menjaring mahasiswa.

Indah mengatakan setidaknya ada 12 elemen data yang harus diisi oleh mahasiswa jika ingin mencoblos di kampus mereka. Yang terpenting dari data itu adalah nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (KK).

“Banyak yang tidak lengkap. Ya, terpaksa kami kembalikan lagi ke kampus agar dilengkapi. Biasanya yang balik lagi ke kami sudah berkurang banyak,” kata dia.

Di Universitas Kristen Immanuel, misalnya, data awal yang masuk sekitar 1.600 mahasiswa. Namun, setelah diminta perbaikan data, yang kembali dan dianggap valid hanya 1.070 pemilih mahasiswa.

Indah berharap ke depannya pendidikan politik di lingkungan kampus lebih digalakkan lagi, terutama pengetahuan mahasiswa tentang perlindungan hak pilih mereka.

Selama ini, kata dia, mahasiswa selalu mengandalkan diri menjadi DPTb dengan mengurus surat pindah memilih sampai mendekati hari H pemilu.