Ternyata, Ada Aturan yang Diduga jadi Pemicu Sekolah Menerapkan Aturan Berjilbab

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kasus dugaan pemaksaan berjilbab di SMAN 1 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menjadi perhatian banyak pihak dalam sepekan terakhir.

Penonaktifan kepala sekolah dan tiga guru SMAN 1 Banguntapan menjadi cambuk bagi sekolah-sekolah negeri lainnya agar tidak melakukan hal serupa.

Kasus itu tengah diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY-Jateng.

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan oleh Ombudsman DIY-Jateng, ternyata ada satu regulasi yang diduga menjadi pemicu sekolah-sekolah negeri untuk menerapkan aturan berjilbab kepada siswi beragama Islam.

Aturan itu adalah Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) Tahun 2020 terbitan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

Ketua Ombudsman DIY-Jateng Budhi Masturi mengatakan pada IASP 2020 tercantum indikator tentang perilaku religius siswa dalam aktivitas di sekolah/madrasah pada bagian mutu lulusan.

Level atau poin tertinggi diraih apabila siswa menunjukkan perilaku religius yang membudaya sesuai ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah/madrasah.

Ombudsman dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menduga bunyi indikator itu dimaknai secara berbeda oleh sekolah di daerah, termasuk SMAN 1 Banguntapan.